Perlindungan sumber daya laut merupakan hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati di perairan Indonesia. Peraturan hukum yang ada di Indonesia turut berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya laut tersebut.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, perlindungan sumber daya laut harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. “Sumber daya laut merupakan aset berharga yang harus dijaga keberlangsungannya untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Salah satu peraturan hukum yang mengatur perlindungan sumber daya laut di Indonesia adalah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan agar dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa merusak ekosistemnya.

Selain Undang-Undang Perikanan, terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam melindungi sumber daya laut dan ekosistemnya.

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur perlindungan sumber daya laut, implementasi dari regulasi tersebut masih belum optimal. Menurut Yayasan Laut Nusantara, lemahnya penegakan hukum dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut menjadi hambatan utama dalam perlindungan sumber daya laut di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya laut. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Perlindungan sumber daya laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia.”

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, diharapkan perlindungan sumber daya laut dalam peraturan hukum Indonesia dapat terlaksana dengan baik demi keberlangsungan ekosistem laut yang lestari.