Sejarah organisasi Bakamla sebagai lembaga pengawasan laut di Indonesia dimulai pada tahun 2014. Organisasi ini dibentuk sebagai respon atas meningkatnya ancaman keamanan di perairan Indonesia, seperti pencurian ikan, penyelundupan barang, dan terorisme maritim. Bakamla memiliki fungsi utama dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dan melindungi sumber daya kelautan yang ada.

Sejak berdiri, Bakamla telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan laut, mulai dari patroli rutin hingga operasi berskala besar. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, pengawasan laut yang dilakukan oleh organisasi ini sangat penting untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.

Menurut para ahli, pengawasan laut yang dilakukan oleh Bakamla memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Prof. Dr. Hasjim Djalal, seorang pakar hukum internasional, menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak kedaulatan penuh atas laut wilayahnya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB. Oleh karena itu, keberadaan Bakamla sebagai lembaga pengawasan laut sangatlah penting.

Selain itu, Bakamla juga bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut. Kolaborasi dengan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga internasional seperti Interpol menjadi salah satu strategi Bakamla dalam melawan ancaman di laut.

Dengan sejarah dan fungsi organisasi Bakamla yang jelas, diharapkan pengawasan laut di Indonesia dapat semakin baik dan efektif. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, “Laut adalah masa depan bangsa, kita harus bersatu untuk melindunginya.”