Menakar Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia memang menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Namun, sejauh mana sebenarnya kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di laut Indonesia?

Menurut UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, yang mengatakan bahwa “Bakamla memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk pelanggaran hukum di laut.”

Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, masih terdapat polemik mengenai sejauh mana kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Zenzi, “Bakamla seharusnya dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti KKP dan Polri, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.”

Peran Bakamla dalam penegakan hukum di laut Indonesia juga menjadi sorotan dalam seminar yang diadakan oleh Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS). Menurut salah satu pembicara dalam seminar tersebut, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Bakamla perlu diperkuat dalam hal kewenangan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.”

Dengan begitu, menakar kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di laut Indonesia memang menjadi hal yang penting untuk dibahas lebih lanjut. Diperlukan kerjasama antara Bakamla dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh Bakamla dapat memberikan hasil yang positif bagi keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.