Peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana laut sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, pembajakan kapal, dan perdagangan manusia merupakan ancaman serius yang harus segera ditangani.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi tindak pidana laut. Upaya-upaya pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara tegas dan berkesinambungan untuk memberantas kejahatan di laut.”

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli laut dan kerja sama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang mengatakan bahwa “Kerjasama lintas sektor dan lembaga sangatlah penting dalam menanggulangi tindak pidana laut yang semakin kompleks.”

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi dalam menanggulangi tindak pidana laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, yang menyatakan bahwa “Pemerintah perlu terus mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di laut agar dapat mengatasi tindak pidana laut dengan lebih efektif.”

Dengan peran pemerintah yang kuat dan komitmen yang tinggi, diharapkan tindak pidana laut dapat dicegah dan diberantas secara menyeluruh. Kita sebagai masyarakat juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana laut demi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan keamanan di laut.