Implementasi Hukum Maritim dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia
Implementasi hukum maritim dalam penegakan hukum di laut Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bagaimana sebenarnya implementasi hukum maritim ini dilakukan oleh pihak berwenang?
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, implementasi hukum maritim di Indonesia masih belum maksimal. “Kita memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di laut, namun dalam praktiknya masih banyak masalah penegakan hukum di laut Indonesia,” ujarnya.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam implementasi hukum maritim adalah dengan meningkatkan patroli di perairan Indonesia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, peningkatan patroli di laut sangat penting untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, dan narkotika. “Dengan meningkatkan patroli di laut, kami berharap dapat meningkatkan penegakan hukum di laut Indonesia,” ujarnya.
Namun, implementasi hukum maritim tidak hanya melibatkan pihak TNI Angkatan Laut, namun juga melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Keamanan Laut. “Kerjasama antar lembaga sangat penting dalam menegakkan hukum di laut Indonesia. Tanpa kerjasama yang baik, sulit bagi kita untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di laut,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Dalam implementasi hukum maritim, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di perairan Indonesia dapat membantu dalam melaporkan aktivitas ilegal yang terjadi di laut. “Kami mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan bantuan dan kerjasama masyarakat, kami yakin dapat menciptakan laut yang aman dan bersih,” ujar Laksamana TNI Yudo Margono.
Dengan adanya kerjasama antara pihak berwenang, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait, diharapkan implementasi hukum maritim dalam penegakan hukum di laut Indonesia dapat terus ditingkatkan demi keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.