Penerapan Peraturan Hukum Laut untuk Menanggulangi Illegal Fishing di Indonesia
Illegal fishing di Indonesia merupakan masalah serius yang terus mengancam keberlanjutan sumber daya laut kita. Untuk menanggulangi permasalahan ini, penerapan peraturan hukum laut menjadi kunci utama yang harus dilakukan.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bramantya Satyamurti Poerwadi, penerapan peraturan hukum laut sangat penting untuk menekan praktik illegal fishing. “Dengan menerapkan aturan yang jelas dan tegas, kita bisa melindungi sumber daya laut kita dari kerusakan yang disebabkan oleh illegal fishing,” ujarnya.
Salah satu peraturan hukum laut yang penting untuk diterapkan dalam menanggulangi illegal fishing adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang ini, diatur tentang larangan melakukan penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan dan sumber daya ikan.
Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga menjadi landasan hukum yang penting dalam menindak pelaku illegal fishing. Dalam peraturan ini diatur tentang mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang harus dilakukan secara tegas dan efektif.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, penerapan peraturan hukum laut harus dilakukan secara konsisten dan adil. “Pemerintah harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku illegal fishing, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak yang terlibat,” katanya.
Dengan penerapan peraturan hukum laut yang konsisten dan efektif, diharapkan praktik illegal fishing dapat ditekan dan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat harus bersinergi dalam menanggulangi illegal fishing demi keberlanjutan sumber daya laut kita.