Penegakan Hukum Maritim: Upaya Menindak Pelanggaran Batas Laut di Indonesia

Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Namun, kerap terjadi pelanggaran batas laut yang merugikan negara. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum maritim yang kuat untuk menindak para pelanggar.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum maritim merupakan upaya penting untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Beliau menekankan bahwa penegakan hukum maritim harus dilakukan dengan tegas dan adil.

Salah satu upaya penegakan hukum maritim adalah melalui patroli laut. Menjaga keamanan dan ketertiban laut merupakan tugas utama dari aparat penegak hukum maritim. Patroli laut juga bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran batas laut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum maritim sering menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari minimnya sarana dan prasarana, hingga adanya kendala dalam koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara Bakamla, TNI AL, Polisi Laut, dan instansi terkait lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum maritim juga harus dilakukan secara berkeadilan. “Penegakan hukum maritim harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta mengedepankan kepentingan negara dan keadilan bagi semua pihak,” ujar Prigi.

Dengan adanya upaya penegakan hukum maritim yang kuat dan berkeadilan, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat dicegah dan ditindak secara efektif. Sehingga, sumber daya laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa.